Uji Coba Pedoman Evaluasi Pengelolaan dan Pembiayaan Obat di 20 Puskesmas Jawa Timur
Sriana Azis, Sudibjo Supardi, S.R. Muktiningsih,
Pustitbang Farmasi dan Obat Tradisional, Badan Litbang Kesehatan
Abstract
Implementation trial of the Guidelines on Drug Management and Financing Evaluation at 20 Puskesmas in East Java
Drug financing is the biggest cost component of health care which is relatively easy to be intervened, especially the government sector. If key outcome indicators have been determined at the beginning of an intervention measuring whether the objectives of the intervention have been met through changes in these indicators makes it possible to assess the impact of an intervention. The obyective of the study is essential regarding the recent decentralization policy.
Guidelines on Drug Management and Financiing at Puskesmas with indicators adopted from WHO-PAHO “Manual of Rapid Assessment Pharmaceutical Management,1995” as well as indicators recently developed from a study in Pekalongan District in 1999/2000, i.e. cost recovery, real cost and ability to pay, is intended to increase efficiency, to assess the system and broaden knowledge of drug managing staff at District Health office, District (Dinkes kabupaten), Pharmaceutical Warehause (GFK) and Health Centre (puskesmas).
In this cross-sectional retrospective study training of data collector, 5 health provider (H.P) from Puskesmas, 1 H.P from GFK and 1 H.P from Dinkes Kabupaten, should prepare them for different situations. The design for this study to characterize drug use practices in a region would call for a sample of at least 20 health facilities, with at least 30 encounters being recorded in each facility. Studying 20 Puskesmas from 4 districts : Jombang, Lumajang, Malang and Pasuruan through their medical records ( 600 from each Puskesmas) will increase the reliability and generalizability of indicators.
The results of this study shows that in all districts drug budget per capita increased during 1998-2001 for different reasons and patients’ ability to pay was higher than the real treatment cost for certain diseases. On the other hand, the average drug budget per encounter was higher than the real cost and cost recovery was declining for all districts except for Jombang,
More intensive socialization of rational prescribing for Puskesmas physician to achieve efficiency in drug budgeting and of this guidelines implementation is necessary, regional authority should better return all Puskesmas retribution entirely.
PENDAHULUAN
“Pedoman Evaluasi Pengelolaan dan Pembiayaan Obat di Puskesmas” hasil penelitian di kabupaten Pekalongan tahun 1999/2000 yang diadopsi dari WHO- PAHO dengan judul “ Manual of Rapid Assessment Pharmaceutical Management, Based on : An IndicatorApproach”1 disusun dan disesuaikan dengan keadaan permulaan berlakunya peraturan desentralisasi, tetapi pengadaan obat di kabupaten/kota belum desentralisasi , serta indikatornya dilengkapi indikator biaya pemulihan, biaya riil obat dan ATP (ability to pay). 1,2.
Pedoman ini dapat digunakan sebagai pelengkap “Kebijaksanaan Obat Nasional “ (KONAS), untuk meningkatkan efisiensi, menilai keberhasilan sistem dan meningkatkan pengetahuan pengelola obat di Dinas Kesehatan Kabupaten/kota, Gudang Farmasi Kabupaten / Kota (GFK) dan puskesmas.
Pengelolaan obat adalah suatu urutan kegiatan yang mencakup perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pencatatan/pelaporan obat yang bertujuan agar (a) terlaksananya pengadaan obat untuk puskesmas yang mendekati kebutuhan nyata, (b) alokasi dana obat untuk puskesmas dapat digunakan secara efektif dan efisien, (c) jadwal rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian obat untuk puskesmas tersusunnya secara tepat, dan (d) obat yang tersedia di puskesmas digunakan secara tepat dan rasional. 3
Pembiayaan obat merupakan komponen terbesar (30-40%) dari total biaya kesehatan dan relatif mudah diintervensi. Pembiayaan obat sektor pemerintah merupakan mekanisme yang paling mudah untuk intervensi, meskipun dalam perhitungan belum termasuk biaya pengelolaan dan biaya pelayanan obat. Pembiayaan obat sektor pemerintah 7,2% dari porsi total biaya obat 4. Pembiayaan obat mencakup biaya obat dan biaya pengobatan penyakit yang harus dibayar masyarakat, juga pendapatan, kemampuan dan kemauan pasien membayar.
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 19995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 20006 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otomi, maka sebagian kewenangan pusat diserahkan kepada kabupaten. Oleh karena itu harus dilaksanakan evaluasi pengelolaan dan pembiayaan obat di pelayanan kesehatan kabupaten/kota. Evaluasi memerlukan indikator yang tepat, valid, dan reliabel. Indikator merupakan data berdasarkan gejala yang dapat dihitung, yang digunakan untuk menilai secara mudah dan cepat tanpa memerlukan data yang rumit. Hasil analisis data yang merupakan suatu indikator dapat digunakan oleh penentu kebijakan dalam menetapkan prioritas, pengambilan keputusan, dan untuk pengujian atau evaluasi cara/ metode mencapai sasaran yang ditetapkan.
Penelitian penyusunan “Pedoman Evaluasi Pengelolaan dan Pembiayaan Obat di Puskesmas” telah dilakukan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 1999-20014 yaitu sebelum berlakunya otonomi daerah, maka dengan diterapkannya otonomi daerah perlu dilakukan uji coba pedoman tersebut.
Penelitian ini bertujuan menyempurnakan pedoman dan menyediakan data dasar evaluasi pengelolaan dan pembiayaan obat dengan adanya desentralisasi. Hasil penelitian diharapkan sebagai masukan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten dalam upaya penyediaan data dasar dan menilai keberhasilan pengelolaan obat di kabupaten. Juga merupakan masukan bagi Direktorat Jenderal Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan Depkes dalam upaya membandingkan keberhasilan pengelolaan obat di suatu kabupaten dengan kabupaten lainnya.
BAHAN DAN CARA
Penelitian uji coba Pedoman Evaluasi Pengelolaan dan Pembiayaan Obat dengan metode penelitian uji beda dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan 4 kabupaten yaitu kabupaten Jombang, Lumajang, Malang dan Pasuruan. Setiap kabupaten diwakili oleh dinas kesehatan kabupaten, gudang farmasi dan 5 puskesmas.
Intervensi yang dilakukan berupa pelatihan pada tenaga kesehatan tentang pengenalan pedoman evaluasi pengelolaan dan pembiayaan obat dan pengumpulan data primer dan sekunder. Data dikumpulkan 5 orang pengelola obat di puskesmas, seorang pengelola obat di gudang farmasi kabupaten (GFK) dan seorang pengelola obat di Dinas Kesehatan Kabupaten.
Sampel penelitian adalah pasien rawat jalan Puskesmas, masing-masing 60 pasien tiap Puskesmas dengan kriteria orang dewasa yang berobat ke puskesmas pada saat penelitian berlangsung, sedangkan data sekunder adalah medical record tahun 1998-2001 sejumlah 60 pasien per Puskesmas. Jumlah sampel sebagai berikut :
Tabel 1. Dsistribusi responden* dan jumlah sampel** rawat jalan puskesmas
| KABUPATEN | Dinas Kesehatan | Gudang Farmasi | Puskesmas | Pasien ra- wat jalan |
| Jawa Timur - Jombang - Lumajang - Malang - Pasuruan | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 5 5 5 5 | 300 300 300 300 |
| Jumlah | 4 | 4 | 20 | 1200 |
* responden adalah peneliti yang dilatih
Berdasarkan penelitian terdahulu sebelum undang-undang desentralisai dilaksanakan ada 7 kelompok indikator yang dinilai, setiap kelompok terdiri dari beberapa indikator yang ditetapkan secara kuantitatif, sehingga semua ada 30 indikator. Kelompok indikator yang dinilai sebagai berikut
| NO. | KELOMPOK INDIKATOR |
| 1 | Anggaran dan biaya kesehatan (GFK)1. Anggaran/ biaya obat per kapita per tahun sektor pemerintah 2. % anggaran/ biaya obat kabupaten per anggaran rutin kesehatan kabupaten 3. % biaya obat sumber lain per biaya obat total 4. Biaya obat per kunjungan puskesmas |
| 2 | Pemulihan Biaya (cost recovery) (GFK dan puskesmas) 1) % pasien yang membayar retribusi puskesmas 2) Penerimaan retribusi puskesmas 3) % retribusi yang disetorkan oleh puskesmas 4) % pemulihan biaya (cost recovery rate = CRR) |
| 3 | Pengadaan obat (GFK) 1) % pengadaan obat oleh kabupaten per pengadaan obat total 2) % pengadaan obat tender terbuka per pengadaan total kabupaten 3) % pengadaan obat sumber lain |
| 4 | Penyimpanan obat (GFK dan Puskesmas)1) % rerata penggunaan obat dari set indikator obat 2) % rerata obat daluwarsa dari set indikator obat 3) % rerata waktu kekosongan obat dari set indikator obat |
| 5 | Akses pasien dan pemanfaatan obat (Puskesmas)1) Rasio jumlah penduduk per jumlah puskesmas 2) Rasio jumlah penduduk per jumlah peracik obat 3) Rasio jumlah penduduk per jumlah penulis R/ 4) Lamanya pelayanan medik di puskesmas 5) Lamanya peracikan obat di puskesmas 6) Rerata jumlah jenis obat per lembar R/ pasien rawat jalan 7) % jumlah jenis obat generik per lembar R/ pasien rawat jalan 8) % jumlah lembar R/ yang mengandung antibiotika 9) % jumlah lembar R/ yang mengandung obat suntik 10) % jumlah lembar R/ yang obat dan dosisnya sesuai dgn pengobatan dasar |
| 6 | Biaya obat dan pengobatan yang sebenarnya (Puskesmas) 1) Biaya obat penyakit tertentu per pasien 2) Biaya pengobatan penyakit tertentu per pasien |
| 7 | Kemampuan membayar pasien (GFK dan puskesmas) 1) Rerata pendapatan penduduk/ pasien 2) Rerata belanja penduduk/ pasien untuk makanan 3) Rerata belanja penduduk/ pasien untuk bukan makanan 4) Penetapan ATP (ability to pay) |
Pengumpulan data dilakukan oleh tenaga kesehatan setelah dilakukan pelatihan dengan materi cara penghitungan indikator evaluasi pengelolaan dan pembiayaan obat di kabupaten. Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder, serta alat pengumpul data untuk penghitungan indikator evaluasi sebagai berikut:
DATA YANG DIKUMPULKAN | ALAT PENGUMPUL DATA |
| Data sekunder yang berasal dari buku Profil Kesehatan Kabupaten/ Kota, laporan bulanan program kesehatan, dan anggaran/ biaya kesehatan. (1999 –2002) Data penduduk dari Kantor Statistik Kabupaten | Formulir Isian Dinas Kesehatan Kabupaten |
| Data sekunder yang berasal dari Laporan Tahunan Gudang Farmasi, anggaran/ biaya pengadaan obat, bantuan pengadaan obat dari pihak lain/ non pemerintah, laporan puskesmas dan harga obat (1999 – 2002). | Formulir Isian Gudang Farmasi Kabupaten |
| Data sekunder yang berasal dari laporan bulanan puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, profil puskesmas, bantuan kesehatan yang diterima,(1999 - 2002 | |
| Data primer tentang demografi, penghasilan, belanja dan biaya pengobatan pasien rawat jalan. 2002 | Kuesioner pasien puskesmas |
Penelitian dilakukan dalam tahapan sebagai berikut :
1. Persiapan, mencakup penentuan kabupaten penelitian dan peneliti daerah kabupaten dan provinsi melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi.
2. Pelatihan terhadap peneliti daeah tentang pengenalan terhadap pedoman dan pengumpulan data.
3. Pelaksanaan dan pengumpulan data,
4. Analisis data,
5. Penyempurnaan pedoman dan penghitungan indikator evaluasi pengelolaan dan pembiayaan obat,
6. Evaluasi hasil penghitungan indikator evaluasi pengelolaan dan pembiayaan obat berdasarkan cara penghitungan indikator yang telah dilakukan.
7. Membuat laporan hasil penelitian
Analisis data dilakukan per kabupaten mencakup : (1) penyempurnaan pedoman, (2) analisis trend indikator evaluasi pengelolaan dan pembiayaan obat di kabupaten 4 tahun terakhir, serta (3) penghitungan persentase atau rasio setiap indicator evaluasi pengelolaan dan pembiayaan obat pasien rawat jalan di puskesmas.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil disajikan dalam bentuk (a) penyempurnaan pedoman, dan (b) hasil penghitungan indikator pengelolaan dan pembiayaan obat.
A. Penyempurnaan Pedoman Evaluasi Pengelola dan Pembiayaan Obat.
Berdasarkan penelitian terdahulu ada 7 kelompok indikator yang dinilai, setiap kelompok terdiri dari beberapa indikator yang ditetapkan secara kuantitatif, sehingga semua ada 29 indikator.
Penyempurnaan dan tabel lihat perbandingan indicator
1. Kelompok indikator pertama yang terdiri dari 4 indikator berubah menjadi 3 indikator, atau dikurangi indikator nomor (3), karena duplikasi dengan kelompok indikator 4 nomor (3).
2. Kelompok 2 dari indikator (1) diubah menjadi persentase pasien berkartu sehat, (2) diubah menjadi peneriman retribusi puskesmas termasuk Askes, (3) diubah menjadi persentase retribusi yang disetorkan termasuk Askes. Hal ini dilakukan agar tergambarkan penerimaan dan pemulihan biaya yang sebenarnya dari puskesmas.
3. Kelompok 7 dari indikator 1 – 3 kata penduduk dihapus, karena yang diambil datanya adalah pasien yang datang ke puskesmas.
4. Simpulan penyempurnaan jumlah kelompok indikator tetap 7 dan terdiri dari 29 ndikator, seperti pada halaman berikut ini:
| No | Perbedaan Indikator Lama Baru | |
| 1. | Anggaran dan biaya kesehatan (GFK)
4. Biaya obat per kunjungan puskesmas | Anggaran dan biaya kesehatan (GFK)1. Anggaran/ biaya obat per kapita per tahun sektor pemerintah 2. % anggaran/ biaya obat kabupaten per anggaran rutin kesehatan kabupaten 3. Biaya obat per kunjungan puskesmas |
| 2. | Pemulihan Biaya (cost recovery) (GFK dan puskesmas)
4. % pemulihan biaya (cost recovery rate = CRR) | Pemulihan Biaya (cost recovery) (GFK dan puskesmas)
3. % retribusi yang disetorkan oleh puskesmas termasuk Askes 4. % pemulihan biaya (cost recovery rate = CRR) |
| 3. | Pengadaan obat (GFK)
3. % pengadaan obat sumber lain | Pengadaan obat (GFK)
3. % pengadaan obat sumber lain |
| 4. | Penyimpanan obat (GFK dan Puskesmas)1. % rerata penggunaan obat dari set indikator obat 2. % rerata obat daluwarsa dari set indikator obat 3. % rerata waktu kekosongan obat dari set indikator obat | Penyimpanan obat (GFK dan Puskesmas)
|
| 5. | Akses pasien dan pemanfaatan obat (Puskesmas)1. Rasio jumlah penduduk per jumlah puskesmas 2. Rasio jumlah penduduk per jumlah peracik obat 3. Rasio jumlah penduduk per jumlah penulis R/ 4. Lamanya pelayanan medik di puskesmas 5. Lamanya peracikan obat di puskesmas 6. Rerata jumlah jenis obat per lembar R/ pasien rawat jalan 7. % jumlah jenis obat generik per lembar R/ pasien rawat jalan 8. % jumlah lembar R/ yang mengandung antibiotika 9. % jumlah lembar R/ yang mengandung obat suntik 10. % jumlah lembar R/ yang obat dan dosisnya sesuai dgn pengobatan dasar | Akses pasien dan pemanfaatan obat (Puskesmas)
|
| 6. | Biaya obat dan pengobatan yang sebenarnya (Puskesmas)
2. Biaya pengobatan penyakit tertentu per pasien | Biaya obat dan pengobatan yang sebenarnya (Puskesmas) 1. Biaya obat penyakit tertentu per pasien 2. Biaya pengobatan penyakit tertentu per pasien |
| 7. | Kemampuan membayar pasien (puskesmas)
4. Penetapan ATP (ability to pay) | Kemampuan membayar pasien ( puskesmas)
4. Penetapan ATP (ability to pay) |
B. Penghitungan Indikator Pengelolaan dan Pembiayaan Obat
Hasil data dasar indicator pengelolaan dan pembiayaan obat disajikan per kabupaten dalam delapan halaman berikut ini :
Tabel 1. Indikator Evaluasi Pengelolaan dan Pembiayaan Obat di Kabupaten Jombang/1, Lumajang/2, Malang/3 & Pasuruan/4, di Jawa Timur tahun 1998 – 2002
INDIKATOR | 98/99 1 2 3 4 | 99/00 1 2 3 4 | 2000 1 2 3 4 | 2001 1 2 3 4 | 2002 1 2 3 4 |
A.Anggaran dan biaya kesehatan1. Biaya obat/ kapita tahun Rp2. % biaya obat/anggaran rutin 3. % biaya obat sumber lain/obat total 4. Rerata biaya obat/kunjungan Rp. | 1584, 1576, 1533, 2004 1473, 63, 219, 49 98 , 99, 100, 92 1934, --, 2017, 3350 | 2301, 2250, 1684, 2218 1669, 144, 49, 44 98, 99, 100, 99 2490, -- , 2190, 3112 | 2150,3084,1162, 2303 2149, 144, 58, 56 98, 96, 100, 98 2648, --, 2463, 3951 | 2836,3084,1539,2462 2422,1373, 21, 30 35, 35, 61, 28 3413, 5655, 2759, 5889 | 37 |
| B. Pemulihan Biaya (cost recovery) 1. % pasien bayar retribusi 2. Penerimaan retribusi (ribuan Rp.) 3. % retribusi disetorkan 4. % pemulihan biaya | 65, 89, 85, 91 545, 299, 769, 232 57, 73, 77, - 73, 11, 45, - | 51, 82, 87, 69 596, 513, 806, 494 48, 49, 78, - 75, 26, 56, - | 47, 80, 88, 65, 460, 392, 985, 450 47, 49, 70, - 76, 74, 15, - | 56, 86, 83, 75 862, 535, 1664, 649 49, 49, 69, - 81, 47, 9, - | - - - - |
| C. Pengadaan obat (GFK) 1. % pengadaan obat/obat total 2. % pengadaan obat tender terbuka | 2,3; 1,4; 0,1; 2,4 33, -, - , 25 | 2,5; 1,2; 0,4; 2,5 57, - , - , 25 | 1,9; 4,3; 0,5; 2,6 63, - , - , 25 | 65, 65, 39, 75 43, 50, 50, 33 | 63 100 |
| D. Penyimpanan obat (Puskesmas) 1. % rerata penggunaan obat/set indikator 2. % rerata obat daluarsa/set indikator daluarsa 3. % rerata waktu kekosongan oba/\t/set indikator | 46, -, 56 , 50 0, -, 0, 0 0, -, 11, 0 | 47, - , 49, 41 0, -, 0, 0 0, -, 11, 0 | 34, - , 56, 38 0, - , 2, 0 0, -, 6, 0 | 79, 65, 51, 31 0, 0, 11, 0 0, 0, 8, 0 | |
E. Akses pasien dan pemanfaatan obat (Puskesmas)1. Rasio jumlah penduduk per jumlah sarana pelayanan kesehatan 2. Rasio jumlah penduduk per jumlah peracik obat 3. Rasio jumlah penduduk per jumlah penulis resep 4. Lamanya pelayanan medik di puskesmas (dalam menit) 5. Lamanya peracikan obat di puskesmas (dalam menit) 6. Rerata jumlah jenis obat per lembar resep 7. % jumlah jenis obat generik per lembar resep 8. % jumlah lembar resep yang mengandung antibiotika 9. % jumlah lembar resep yang mengandung obat suntik 10. % jumlah lembar resep yang obat dan dosisnya sesuai dengan pedoman pengobatan dasar puskesmas | 3450,4618,12294,2694 3277,4455,132107, 28416 2438,3736,3951, 1839 3.4; 3,4; 2,8; 3,8 3.4; 3,4; 2,8; 3,8 2,6; -; -; 3,2 100; - ; - ; 100 23; - ; - ; 31 12; 6; 25; 27 30; - ; - ; 42 | 3484,4488,1341,2783 5242,4324,120993, 28758 2644,2982,3496, 1853 3,4; 2,4; 3,7; 3,4 2,5; 3,4; 2,4, 3,4 2,1; - ; - ; 3,2 100; - ; - ; 100 15; - ; - ; 31 0, -; - ; 28 78; - ; - ; 39 | 3474,4808,13253,2679 3244,4643,167653, 29096 2309,3052,4140,1816 3.3; 3,9, 2,5; 2,9 3.3; 3,9; 2,5, 2,9 1.9; - ; - ; 3,1 100; - ; - ; 100 10; -; - ; 25 0; - ; - ; 29 67; - ; - ; 17 | 3497,4698, 14307,2696 3255,4381,103885, 28591 2378,2977,2622, 2255 3,9; 3,7; 2,9; 3,9 3,9; 3,7; 2,9; 3,9 1.9; - ; - ; 3,1 100; - ; - ; 100 11; - ; - ; 20 0; - ; - ; 27 76; - ; - ; 46 | 2,6; 2,6; 2,5; - 100; 100; 100; 100 37; 6; 25; - 0; 10; 6; - 73; 84; 47; - |
| F. Biaya obat dan pengobatan yang sebenarnya (Puskesmas) 1. Biaya riel obat per kuratif per pasien Rp. 2. Biaya riel pengobatan per kuratif per pasien Rp | 1416, - ; - ; - 2418 | 1102; - ; - ; - 2102 | 1380, - ; - ; - 2360 | 1457, - ; - ; - 3457 | 3148;2598;2218;3714 6148;6628;6004;7307 |
| G. Kemampuan pasien membayar (GFK dan puskesmas) 1. Rerata pendapatan penduduk/ pasien ( ribuan Rp) 2. Rerata belanja penduduk/ pasien makanan (ribuan Rp) 3. Rerata belanja pddk/ pasien bukan makanan (ribuan Rp) 4. Kemampuan pasien membayar (ATP = ability to pay) Rp | | | | | 637; 617; 639; 720 374; 344; 357; 364 261; 273, 287; 348 13064;13330, 14774, 17897 |
Kabupaten Jombang, setelah direkap menghasilkan data dasar dari tauan 1998/ tahun 2001 sebagai berikut:
· anggaraan biaya obat /kapita dari tahun 1998 – tahun 2000 naik relatif kecil dari Rp
· 1.584- menjadi Rp 2.150,-, hal ini disebabkan karena rerata penggunaan obatnya turun terus dari 46 % menjadi 34 %.
· Rerata biaya obat per kunjungan dari tahun 1999 – tahun 2001 naik dari Rp 1.934,- menjadi Rp 3.413,- anggaran ini relatif rendah bila dibandingkan dengan rerata harga riil obat/kumjumgam dari 5 puskesmas pada tahun 2002 Rp 3.714,- karena sisa obat masih banyak.
· Pemulihan biaya dari tahun 1998 – tahun 2001 naik terus dari 73 % menjadi 81 %, berarti hanya 19 % pasien puskesmas yang disubsidi dibandingkan dengan biaya operasional, hal ini disebabkan karena meningkatnya pasien. Dapat disimpulkan pengelolaaan dan abiaya obat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar